ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI

MAKALAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI:

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI (PERHITUNGAN BIAYA DAN HARGA SEBUAH TEKNOLOGI SERTA PENGUKURAN KINERJA TEKNOLOGI) DAN DIFUSI INOVASI INTERNET.

DISUSUN OLEH:

NAMA: NUR ELMA INDRIANI

JURUSAN: ILMU KOMUNIKASI

KELAS: 1MA01

NPM: 15816539

UNIVERSITAS GUNADARMA

MATA KULIAH: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DOSEN: HENRY KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi.................................................................................................................................................

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang............................................................................................................................

2. Tujuan.........................................................................................................................................

BAB II Pembahasan

1. Kebijakan Ekonomi dan Teknologi.............................................................................................

2. Perhitungan Biaya dan Harga Sebuah Teknologi Serta Pengukuran Kinerja Teknologi............

3. Difusi Inovasi Internet..................................................................................................................

BAB III Penutup

1. Kesimpulan.................................................................................................................................

Referensi................................................................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penggunaan teknologi yang semakin banyak membuat semua masyarakat di dunia tidak bisa lepas dari ketersedian jaringan teknologi yang ada. Dimana ruang lingkup yang dicakup bukan lagi sebagian kecil tetapi faktanya semua orang dapat menikmati perkembangan teknologi itu sendiri termasuk masyarakat kalangan bawah juga dapat menikmatinya. Banyak dari sebagian masyarakat yang menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang positif atau juga sebaliknya. Maka dari hal tersebut terdapat kebijakan yang berguna untuk menilai boleh atau tidaknya sebuah penggunaan teknologi secara global dan tidak merugikan orang lain.

2. Tujuan

Mencari informasi tentang “ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI (PERHITUNGAN BIAYA DAN HARGA SEBUAH TEKNOLOGI SERTA PENGUKURAN KINERJA TEKNOLOGI) DAN DIFUSI INOVASI INTERNET”.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Ekonomi dan Teknologi

Sejak kemerdekaan Indonesia hingga berlangsungnya Reformasi 1998, sektor TIK merupakan domain mutlak pemerintah pusat. Dasar pemikirannya adalah TIK menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto terbit UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Dalam UU 1989, sektor TIK sepenuhnya dikuasai oleh negara, melalui badan usaha milik negara yang disebut sebagai “badan penyelenggara”, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Badan penyelenggara yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (“Perumtel”). Mulai dari era Perumtel hingga berganti nama menjadi Telkom. Dengan kata lain, arah kebijakan, anggaran, hingga realisasi infrastruktur ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Telkom. Namun lama kelamaan kerangka UU 1989 terlihat tidak mampu lagi mengikuti perkembangan telekomunikasi yang hadir. Hal inilah yang melatarbelakangi terbitnya UU Telekomunikasi, yang berlaku sejak 8 September 2000.

Ada beberapa pertimbangan yang dibuat ketika UU Telekomunikasi diterbitkan.

1. UU Telekomunikasi dibuat dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mempertimbangkan fakta bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

3. UU Telekomunikasi juga diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan.

Tidak berhenti sampai di sana, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan akses terhadap layanan TIK yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pada tanggal 15 September 2014, Soesilo Bambang Yudhoyono di ujung masa akhir jabatannya menandatangani PP No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung) 2014-2019. Sayangnya, perencanaan ini tidak berjalan mulus sehingga target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor kendala dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah kemudian menggagas pembentukan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund) yang merupakan adalah pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan TIK, melalui Komunikasi dan Informasi No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (ICT Fund). Latar belakang pembentukan ICT Fund itu sendiri adalah pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan jasa akses informasi dan komunikasi di Indonesia, serta pengembangan teknologi informasi khususnya pada daerah-daerah yang belum tersedia akses informasi dan komunikasi.

ICT Fund yang secara jelas mencantumkan penyediaan jaringan serat optik dengan beberapa tujuan:

a. meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (broadband).

b. mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor.

c. mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat.

d. mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat.

e. mendorong pengembangan e-government sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan.

Dan juga pendapatan yang ditargetkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2011-2013 memberikan informasi yang mencengangkan, yaitu realisasi pendapatan melebihi target rata-rata sebesar Rp12,2 triliun, padahal rata-rata target pendapatan dipatok sebesar rata-rata Rp9,9 triliun. Rata-rata pencapaian realisasi pendapatan sebesar 122,72%. Tahun 2011 realisasinya 117,8% yaitu sebesar Rp11,19 triliun dari yang ditetapkan sebesar Rp9,50 triliun. Tahun 2012 realisasinya sebesar 118,16% atau sebesar Rp11,58 triliun dari yang ditetapkan sebesar Rp9,80 triliun dan pada tahun 2013 realisasinya sebesar 132,21% atau sebesar Rp13,75 triliun dari yang ditetapkan sebesar Rp10,40 triliun.

2. Difusi Inovasi Internet

· Difusi Internet merupakan salah satu aplikasi komunikasi massa terpenting adalah berkaitan dengan proses adopsi inovasi. Hal ini bukti untuk masyarakat yang sedang berkembang maupun masyarakat maju, Karena terdapat kebutuhan terus menerus dalam perubahan social dan teknologi untuk mengganti cara-cara lama dengan teknik-teknik baru. Teori ini berkaitan dengan komunikasi massa karena dalam berbagai situasi dimana efektivitas potensi perubahan yang berawal dari penelitian ilmiah dan kebijakan publik, harus diterapkan oleh masyarakat yang pada dasarnya berada di luar jangkauan langsung pusat-pusat inovasi atau kebijakan publik. Teori ini pada prinsipnya adalah komunikasi dua tahap. Jadi di dalamnya dikenal dengan adanya pemuka pendapat atau yang disebut juga dengan instilah agen perubahan (agent of change).

· Digital devide atau dalam bahasa indonesia dapat diartikan kesenjangan digital. Sedangkan menurut Inpres No.3 Tahun 2003, disebutkan bahwa digital divide adalah keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Di Indonesia masih banyak dijumpai permasalahan kesenjangan digital ini di lingkup pemerintahan, khususnya pada saat implementasi

e- government, sehingga hal tersebut secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan dari penerapan e-government di Indonesia. Pada awalnya kesenjangan digital didefinisikan sebagai perbedaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), namun seiring perkembangannya, kesenjangan digital mulai mengalami pergeseran pengertian. Kesenjangan digital tidak lagi hanya merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap TIK dengan yang tidak. Kesenjangan digital juga merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Hargittai, 2003).

Penyebab terjadinya digital devide yaitu faktor infrastruktur. Contohnya, orang yang bisa mengkases komputer dan internet, tentu akan lebih cepat mengerjakan sesuatu hal bila dibandingkan dengan seseorang yang memakai mesin ketik.

· Demand and Supply atau disebut juga dengan permintaan dan penawaran merupakan hubungan di pasar, antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar.

1. Hukum Permintaan dan Penawaran

Jika semua asumsi diabaikan (ceteris paribus), jika harga semakin murah maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. Jika harga semakin rendah maka penawaran akan semakin sedikit dan sebaliknya

Faktor yang mempengaruhi permintaan:

1. Harga Barang yang dimaksud

2. Harga barang substitusi

3. Barang substitusi

4. Rata-rata pendapatan

5. Jumlah populasi

6. Estimasi atau forecasting ,Selera, lokasi dan distribusi, dan lain-lain.

2. Hukum Penawaran (The Law of Supply) Bila harga (P) naik maka penawaran (Qs) relatif akan naik. Dan bila P turun, maka Qs turun, asumsi ceteris paribus (the other things on held constant).

Faktor yang mempengaruhi penawaran:

1. Harga Barang yang dimaksud

2. Barang substitusi

3. Struktur biaya atau harga bahan baku

4. Orientasi produksi

5. Estimasi atau perkiraan harga, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.